#listyo sigit

FAKTANASIONAL.NET – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus berjalan. Tidak hanya menelusuri dugaan pelanggaran penyadapan dan Undang-Undang Informasi dan Tr…

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, membeberkan informasi mengejutkan terkait skandal penyadapan ilegal mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menyebut tim tersebut menyasar sekitar 20.000 nomor ponsel yang terbagi dalam empat kelompok strategis. Tuduhan serius ini disampaikan pada Senin, 9 November 2026 melalui akun media sosial pribadinya. Sementara itu, Bareskrim Polri terus mendalami kasus penyadapan yang juga menyasar Presiden Prabowo Subianto ini.

Sejumlah fraksi di DPR RI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan demi melindungi privasi seluruh warga negara dari intersepsi ilegal. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan usulan ini mengemuka menjelang pembukaan masa sidang baru pada Senin, 9 November 2026. Komisi III DPR menjadwalkan pembahasan regulasi ini mulai Desember 2026, tepat setelah parlemen merampungkan prioritas utama pada RUU Perampasan Aset.

Pemerintah menegaskan tidak akan membentuk satuan tugas khusus atau tim independen eksternal untuk mengusut kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini disampaikan oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Senin, 9 November 2026. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas perkara spionase tersebut, yang kini penyidikannya mulai diarahkan ke dugaan tindak pidana makar.

FAKTANASIONAL.NET | Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali mengungkit soal mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam pidatonya di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11/2026), ia menegaskan sud…

FAKTANASIONAL.NET - Kritikus politik sekaligus Founder Sinkos Indonesia, Faizal Assegaf, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera mengundurkan diri dari jabatannya. Desakan tersebut muncul di tengah polemik dugaan penyadapan il…

FAKTANASIONAL.NET - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mempertanyakan cepatnya proses penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Rentang waktu dari pembuatan laporan polisi hingga penangkapan sejumlah per…

FAKTANASIONAL.NET – Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) sedang menelaah permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Permohonan ter…

Citra institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali terpuruk di mata masyarakat luas. Hal ini menyusul terungkapnya skandal penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk. Pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai tindakan tersebut merusak kepercayaan publik secara fatal. Menanggapi krisis ini, Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar pertemuan darurat. Pertemuan melibatkan para mantan Kapolri era reformasi hingga pejabat tinggi Polri yang masih akt…

Pakar intelijen UI Stanislaus Riyanta mendesak Bareskrim Polri mengungkap pengguna akhir data sadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Polisi diminta menelusuri apakah Listyo Sigit menjadi pihak utama atau perantara, serta membuka isi komunikasi yang disadap demi mencegah spekulasi publik.

Pengamat militer UNAS, Selamat Ginting, mendesak pembersihan Ring 1 Istana pasca penetapan empat tersangka kasus penyadapan ponsel Presiden Prabowo Subianto oleh Bareskrim Polri pada Kamis, 5 November 2026.

Lead Economist Bank Danamon, Irman Faiz, menyatakan kasus penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak langsung mengguncang investasi nasional. Pasar keuangan digerakkan oleh berbagai faktor global, termasuk meredanya tekanan inflasi dan penurunan imbal hasil US Treasury pasca pemilu sela Amerika Serikat. Kendati demikian, kepastian hukum dan transparansi penegakan regulasi tetap menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan para investor.